Ngawi -- Pemerintah Kabupaten Ngawi menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakatnya...
Ngawi -- Pemerintah Kabupaten Ngawi menunjukkan komitmennya dalam
memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakatnya. Hal tersebut dibuktikan
dengan dicapainya status Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN).
Per 31 Mei 2024, jumlah kepesertaan JKN di Kabupaten Ngawi sebesar 863.980 jiwa atau
telah lebih dari 95%. Capaian tersebut berhasil dicapai berkat adanya sinergi dan kolaborasi
yang kuat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dalam rangka pemenuhan data
kepesertaan JKN dan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ngawi untuk
pemenuhan kecukupan kebutuhan anggaran sampai dengan Bulan Desember 2024.
“Kami mengucapkan terima kasih atas komitmen yang ditunjukkan oleh Pemerintah
Kabupaten Ngawi yang secara serius memberikan perlindungan kesehatan untuk seluruh
masyarakatnya ke dalam Program JKN. Tentu dalam mencapai status UHC ini bukan soal
mudah. Namun, dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, hal ini
membuktikan keseriusan Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk memberikan perlindungan
terhadap kesehatan seluruh masyarakatnya,” ungkap Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan,
David Bangun, Kamis (27/06//2024).
David menjelaskan, dengan pertumbuhan jumlah kepesertaan JKN di Kabupaten Ngawi,
diperlukan langkah nyata untuk membuka akses seluas-luasnya dalam memberikan
kemudahan akses bagi peserta. David melihat pertumbuhan jumlah kepesertaan juga perlu
diiringi dengan jumlah kerja sama dengan fasilitas kesehatan.
“BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 42 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP),
enam Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), satu apotek Program Rujuk
Balik (PRB) dan lima laboratorium. Tentu harapannya angka tersebut masih bisa dapat
bertambah agar akses terhadap pelayanan kesehatan bagi peserta semakin terbuka luas
sehingga peserta dapat semakin mudah mengakses pelayanan kesehatan,” kata David.
Sebagai upaya memberikan kemudahan layanan bagi peserta, BPJS Kesehatan juga terus
menghadirkan beragam inovasi. Di sisi pelayanan, BPJS Kesehatan telah menghadirkan
Aplikasi Mobile JKN ada fitur-fitur berupa telekonsultasi, skrining riwayat kesehatan, antrean
online, hingga fitur i-Care JKN. Dari sisi kemudahan administrasi, ada layanan administrasi
non tatap muka berbasis digital seperti Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui
Whatsapp (PANDAWA), BPJS Kesehatan Care Center 165 hingga BPJS Online. Bukan hanya
itu, BPJS Kesehatan juga turut berpartisipasi dalam Mal Pelayanan Publik (MPP).
Dalam kesempatan tersebut, David juga berkesempatan mengunjungi stand BPJS Kesehatan
di dalam MPP Kabupaten Ngawi. Dengan keterlibatan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten
Ngawi ini, David berharap bisa mendekatkan layanan kepesertaan kepada masyarakat.
Peserta JKN kini dapat dengan mudah mengurus pendaftaran, serta mendapatkan informasi
terbaru mengenai Program JKN.
“Melalui sinergi yang baik ini harapannya layanan yang diberikan semakin mudah sehingga
peserta puas dalam mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan,” tambah David.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia,
Abdullah Azwar Anas mengatakan, untuk mencapai Indonesia Maju, Presiden Republik
Indonesia terus mendorong untuk melakukan reformasi birokrasi, dimulai dari birokrasi yang
berdampak, birokrasi bukan tumpukan kertas dan birokrasi lincah dan cepat. Menurutnya,
untuk mengimplementasi hal tersebut, inovasi sangat berperan penting, salah satunya melalui
MPP ini.
“Oleh karena itu, kami mengapresiasi kepada seluruh kabupaten/kota yang berkomitmen
dalam menghadirkan MPP. Kunci dalam mewujudkan reformasi birokrasi adalah
mengintegrasikan layanan, karena ruh nya adalah menciptakan pelayanan yang cepat,
transparan dan akuntabel,” tegas Anas.
Dia menegaskan, kehadiran pusat pelayanan publik tersebut mendorong pemerintah daerah
mengedepankan fungsi pelayanan, salah satunya dengan melakukan survei kepada publik
untuk memantau kinerja pelayanan yang dihadirkan. Oleh karena itu, dirinya berharap kepada
seluruh pimpinan daerah untuk melalukan survei dan pemantauan langsung ke lapangan
dengan melihat indikator-indikator pelayanan publik yang disediakan, apakah sudah berjalan
dengan baik atau belum.
“Mudah-mudahan MPP di Ngawi bisa menjadi model sehingga bisa memberikan pelayanan
yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi contoh dari MPP lainnya
untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat,” ungkapnya.
Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) I Provinsi
Jawa Timur yang membawahi wilayah Madiun Raya 1 Madiun, Heru Wahono Santoso
menyebut peresmian MPP yang dilaksanakan merupakan momen penting guna
menghadirkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Menurutnya, pelayanan yang
diberikan harus memiliki kebermanfaatan agar bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat.
“Ekspektasi masyarakat terhadap birokrasi pelayanan semakin tinggi. Artinya kita sebagai
lembaga haris berkomitmen memberikan layanan yang prima demi mencipatakan pelayanan
yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat. Semoga MPP ini bisa berdampak pada
peningkatan kualitas layanan dan memenuhi ekspektasi masyarakat,” tambah Heru.
Sementara itu, Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono mengatakan MPP ini sudah dilakukan soft
launching pada bulan Desember 2023 dengan total keikutsertaan sebanyak 20 instansi
dengan 60 jenis layanan. Namun, jumlah ini terus diupayakan melalui sinergi dengan lintas
lembaga agar pelayanan dapat diakses oleh masyarakat dalam satu atap. Dengan kolaborasi
dan komitmen yang kuat, saat ini sudah mencapai 39 instansi dengan 152 layanan. Termasuk
BPJS Kesehatan yang juga turut serta dalam menghadirkan layanan di MPP Kabupaten
Ngawi.
“Layanan MPP ini sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menghadirkan
layanan yang cepat, efektif, transparan dan akuntabel. Harapannya apa yang menjadi
permasalahan masyarakat terkait pelayanan dapat terselesaikan di satu tempat dengan
cepat,” tutup Ony.
COMMENTS