Madiun - DPRD Kota Madiun kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan P...
Madiun - DPRD Kota Madiun kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2025, Jumat (25/07/2025) di Gedung Paripurna setempat.
Rapat Paripurna dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Wali Kota Bersama wakil Wali Kota Madiun para anggota DPRD, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Dalam rapat paripurna fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun menyampaikan pandangan umum mereka terhadap rancangan P-APBD.
Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Istono, mengatakan bahwa penyampaian pandangan umum fraksi merupakan tahapan penting dalam siklus pembahasan perubahan APBD. Menurutnya, hal ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian nota keuangan oleh wali kota serta dokumen RAPBD perubahan yang telah diterima DPRD.
“Fraksi-fraksi kini menyampaikan pendapatnya dalam pandangan umum. Selanjutnya, akan dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) antara tim anggaran dan komisi dengan mitranya. Setelah itu, barulah wali kota menyampaikan jawaban, sebelum akhirnya diambil keputusan,” ungkap Istono.
DPRD bersama pemerintah kota menurut Istono akan berkomitmen menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan tepat waktu. Rencananya paling lambat tanggal 11 Agustus seluruh proses PAPBD 2025 telah selesai. Dengan begitu, anggaran sudah bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat Kota Madiun.
Wali Kota Madiun Maidi mengungkapkan proyeksi pendapatan daerah dalam P-APBD mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi transfer dari pemerintah pusat. Sebagai gantinya, Pemerintah Kota Madiun melakukan optimalisasi PAD, diantaranya dengan menyelesaikan piutang pajak maupun retribusi wajib pajak yang masih tertunggak.
‘’Pendapatan turun ya harus dinaikkan. Salah satunya karena masih banyak piutang. Kalau sekarang ditertibkan, yang punya kewajiban membayar ya harus membayar. Itu nanti akan masuk sebagai pendapatan,’’ kata wali kota.
Maidi juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan. Terutama menyangkut pajak dan retribusi. Jika seluruh potensi daerah dikelola sesuai regulasi, maka proyeksi peningkatan PAD dinilai sangat mungkin tercapai.
Wali Kota menambahkan pentingnya pemetaan potensi daerah yang dapat menopang penurunan dana transfer dari pusat. Pemerintah Kota Madiun berencana menyusun penyesuaian regulasi. Langkah ini bertujuan memperkuat dasar hukum dalam pengelolaan potensi daerah.
COMMENTS