Pemkot Madiun Sampaikan Nota Keuangan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 Dalam Rapat Paripurna DPRD

‎Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. H. Armaya didampingi Wakil Ketua I Drs. Sutardi, dihadiri Wali Kota Madiun, ...

‎Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. H. Armaya didampingi Wakil Ketua I Drs. Sutardi, dihadiri Wali Kota Madiun, Dr. Maidi, Wakil Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun 

‎Madiun -- Penyampaian Nota Keuangan Wali Kota Madiun Atas Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun di gedung Paripuna Senin (15/09/2025).

‎

‎Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. H. Armaya didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun, Drs. Sutardi. Hadir pula Wali Kota Madiun, Dr. Maidi, Wakil Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, Forkopimda, Kepala OPD, Camat dan undangan lainnya.

‎

‎Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, mengungkapkan proyeksi pendapatan daerah pada tahun depan diperkirakan mencapai Rp 1,108 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 1,168 triliun.

‎Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya saat memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat 

‎

‎“Sesuai dengan yang disampaikan Wali Kota tadi bahwa nota keuangan dengan asumsi pendapatan Rp 1,108 triliun dengan belanja daerah sebesar Rp 1,168 triliun, jadi terdapat defisit sekitar Rp 60 miliar yang nantinya akan ditutup melalui skema pembiayaan,” ungkap Armaya.

‎

‎Armaya menambahkan, nota keuangan masih harus dibahas lebih detail di tingkat komisi maupun badan anggaran (Banggar). Pembahasan ini penting untuk menyiapkan dua skema, yakni APBD murni dan APBD efisiensi. Menurutnya efisiensi anggaran akan tetap diperhitungkan seperti tahun ini. Beberapa pos yang kemungkinan kembali dipangkas antara lain anggaran alat tulis kantor (ATK), kegiatan seremonial, serta perjalanan dinas.

‎Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Madiun, Maidi, menekankan bahwa nota keuangan 2026 masih disusun berdasarkan regulasi yang lama. Hal ini lantaran aturan baru terkait pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat belum diterbitkan.

‎

‎“Kami tetap mengacu aturan yang lama. Kalau dana transfer pusat bertambah tentu kita syukuri, namun kalau berkurang maka perlu strategi baru untuk menutupinya,” ujarnya.

‎

‎Maidi menambahkan akan menggunakan strategi dengan berbagai jurus apabila dana transfer dari pusat dikurangi.

‎"Pokoknya jurusnya banyak, kan pendekar", pungkasnya.