Suasana Rapat Paripurna penyampaian nota keuangan Bupati terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 202...
 |
| Suasana Rapat Paripurna penyampaian nota keuangan Bupati terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 |
Madiun -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna mendengarkan penyampaian nota keuangan Bupati terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Jumat (17/10/2025).
Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan penyusunan RAPBD 2026 difokuskan pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.
“Kami sedang menyampaikan data keuangan untuk tahun 2026. Harapannya nanti bisa dibahas bersama antara dewan dan OPD kami. Intinya, bagaimana kami dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai visi dan misi kami, yakni meningkatkankesejahteraan masyarakat,” ungkap Bupati.
 |
| Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi saat memberikan keterangan kepada wartawan |
Berdasarkan rencana RAPBD, pendapatan daerah Kabupaten Madiun pada 2026 ditargetkan sebesar Rp2,05 triliun. Angka ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp414,68 miliar dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun antar daerah sebesar Rp1,63 triliun.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp2,13 triliun, diantaranya mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah menganggarkan penerimaan pembiayaan Rp82,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp3,5 miliar, sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp79 miliar. Denganmekanisme ini, defisit anggaran sebesar Rp79 miliar dapat ditutup, sehingga RAPBD Kabupaten Madiun 2026 dinyatakan berimbang.
“Yang terpenting bagi kami adalah masyarakat bisa hidup sejahtera dan bahagia. Jadi, kami akan memprioritaskan program-program yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat, seperti penanggulangan kemiskinan dan peningkatan layanan kesehatan,” kata Hari Wuryanto.
Bupati Madiun juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga struktur pendapatan dan belanja sesuai aturan, meski terjadi penurunan dana transfer dari pusat sebesar Rp192,99 miliar.
Sementara itu DPRD Kab. Madiun menekankan pentingnya penyesuaian struktur APBD agar tetap memprioritaskan program strategis daerah. Pembahasan lanjutan diharapkan mampu mengoptimalkan keterbatasan anggaran tanpa mengurangi efektivitas program pembangunan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, menyampaikan bahwa nota keuangan yang disampaikan oleh Bupati akan segera ditindaklanjuti melalui pembahasan di tingkat fraksi. “Penyampaian nota keuangan ini akan segera kami sikapi dan bahas oleh masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Madiun. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan disampaikan dalam pandangan umum fraksi,” ujar Fery.
Rapat paripurna ini menjadi langkah awal dalam proses pembahasan RAPBD 2026 sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun.
COMMENTS