Fraksi DPRD Kabupaten Madiun Sampaikan Pandangan Umum Terhadap RAPBD 2026

Suasana Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun A...

Suasana Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Madiun

Madiun -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun kembali melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Senin (20/10/2025). Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono dihadiri seluruh fraksi dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD). 

Dalam kesempatan tersebut seluruh fraksi memberikan apresiasi atas penyusunan RAPBD 2026 yang dinilai telah disusun tepat waktu dan selaras dengan arah kebijakan umum anggaran. Meskipun begitu ada beberapa fraksi menyoroti isu penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp192,99 miliar, yang dinilai akan berdampak pada ruang fiskal daerah tahun depan.

Dalam pandangan umumnya, beberapa fraksi menekankan pentingnya langkah efisiensi sekaligus optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar program prioritas tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan publik.

Sejumlah fraksi juga menyoroti perlunya peningkatan kemandirian fiskal dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih produktif dan berdaya saing.

Dalam Rapat Paripurna sejumlah fraksi juga menyoroti masih kecilnya porsi belanja modal dibandingkan belanja operasional dalam RAPBD 2026. Belanja modal hanya tercatat sekitar Rp140,8 miliar dari total belanja Rp2,12 triliun. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik tetap menjadi prioritas utama.

Bupati Madiun Hari Wuryanto didampingi Wakilnya Purnomo Hadi dan Sekretaris Daerah Tontro Pahlawanto

Bupati Madiun, Hari Wuryanto langsung menanggapi perihal penurunan dana transfer tersebut. Menurutnya hal ini terjadi di hampir semua daerah akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. 

Langkah kita adalah tetap efisiensi dan optimalisasi. 

"Kita harus memastikan setiap anggaran tepat sasaran, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati usai rapat.

Pemkab Madiun menurutnya akan terus berinovasi dalam meningkatkan PAD melalui penguatan BUMD dan pengelolaan potensi daerah secara hati-hati dan produktif. 

“Harus tetap berupayalah, tapi dengan prinsip kehati-hatian. Produktivitas BUMD akan terus kita dorong,” tambahnya.

Pandangan umum selanjutnya akan ditanggapi secara resmi oleh Bupati Madiun dalam rapat paripurna berikutnya sebelum pembahasan lebih lanjut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).