Pemkab Madiun Gelar Pembinaan Sosial dan Penyaluran Bantuan Permakaman

Madiun -- Untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Madi...

Madiun -- Untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Madiun mengadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pilar-Pilar Sosial dan Penyerahan Bantuan Permakanan bagi masyarakat rentan yang berlangsung di Pendopo Muda Graha, Selasa (3/3/2026).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, Pj Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sosial, staf ahli, asisten, pimpinan OPD, serta para Camat se-Kabupaten Madiun.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Supriyadi, Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai unsur pilar sosial yang tersebar di wilayah Kabupaten Madiun. Adapun rincian peserta yang hadir meliputi:

Pendamping PKH: 81 orang

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK): 15 orang

Taruna Siaga Bencana (Tagana): 54 orang

Pelopor Perdamaian (Pordam): 8 orang

Pendamping Rehabilitasi Sosial (Resos): 6 orang

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM): 40 orang

Karang Taruna Kabupaten Madiun: 25 orang

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) : 52 orang

Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS): 22 lembaga

"Tujuan utamanya adalah memperkuat koordinasi dan menyatukan visi antara pilar sosial dengan pemerintah daerah. Kami ingin meningkatkan profesionalisme serta integritas mereka dalam mendampingi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS),” ujar Supriyadi.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, dalam arahannya menekankan pentingnya validasi data. Ia menyoroti angka kemiskinan di Kabupaten Madiun yang saat ini masih berada di atas rata-rata provinsi sebagai tantangan besar yang harus diselesaikan bersama.

"Pilar sosial adalah ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Saya minta verifikasi dan validasi (verpal) data dilakukan dengan jujur. Jangan sampai ada lagi bantuan yang tidak tepat sasaran, seperti penerima yang ternyata memiliki kendaraan NMAX atau Mio. Berikan edukasi kepada warga yang sudah mampu bahwa hak mereka harus dialihkan kepada yang lebih berhak,” tegas Bupati.

Pihaknya juga berpesan agar pilar sosial bekerja dengan prinsip “Profesional namun Humanis”—tegas dalam menjalankan aturan, namun tetap lembut dan penuh empati dalam pendekatan kepada masyarakat.