Suasana Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Madiun Tahun 2025 ...
 |
| Suasana Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Madiun Tahun 2025 |
Dalam rapat tersebut DPRD Kota Madiun memberikan sejumlah catatan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam LKPJ Wali Kota Madiun Tahun 2025.
Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, mengatakan masih ada sejumlah OPD yang belum mampu mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam rencana kerja tahunan.
“Beberapa catatan yang sudah kami sampaikan. Sejumlah OPD belum memenuhi target capaian kinerja,” ujar Armaya usai rapat paripurna.
Armaya menjelaskan sektor yang menjadi perhatian di antaranya penanganan prevalensi stunting oleh Dinas Kesehatan yang dinilai belum optimal meski capaian mendekati target.
Selain itu, indikator rata-rata lama sekolah yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan juga belum memenuhi target yang diharapkan.
Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam penyajian data statistik turut menjadi sorotan. DPRD menilai akurasi dan capaian indikator masih perlu ditingkatkan, meskipun trennya mendekati target.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti belum tercapainya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Armaya menambahkan, ke depan diperlukan langkah yang lebih inovatif dan kreatif dari masing-masing OPD, disertai evaluasi berkelanjutan agar target kinerja dapat tercapai.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, menjelaskan secara statistik pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami penurunan tipis sebesar 0,04 persen dari 2024 ke 2025.
Meski demikian, ia menilai kondisi riil perputaran ekonomi di masyarakat masih relatif stabil.
 |
| Plt. Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun saat memberikan keterangan kepada wartawan usai Rapat Paripurna |
“Kalau dibandingkan secara angka memang turun 0,04 persen, namun perputaran ekonomi di lapangan sebenarnya tidak mengalami penurunan,” kata Bagus Panuntun.
Untuk meningkatkan akurasi data ekonomi, Pemkot Madiun telah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya dalam pendataan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya tercatat.
Pemkot Madiun menyiapkan penerapan sistem pelaporan pendapatan UMKM melalui aplikasi point of sale (POS) yang dikembangkan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disnaker KUKM).
Selain itu, Pemkot Madiun juga berkomitmen memperkuat pembinaan UMKM secara berkelanjutan, tidak hanya melalui bantuan stimulan, tetapi juga mendorong kemandirian pelaku usaha.
COMMENTS