Bupati Madiun Hari Wuryanto saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Jawa Timur Madiun – Tahun 2026, Pemerintah K...
 |
| Bupati Madiun Hari Wuryanto saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Jawa Timur |
Madiun – Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Madiun kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Ini merupakan Capaian Pemkab Madiun meraih WTP ke-13 secara berturut-turut. Tidak hanya itu, Kabupaten Madiun juga menempati peringkat pertama di Jawa Timur sebagai pemerintah kabupaten dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tercepat. Hal ini menjadikan kebanggaaan tersendiri di bidang tata kelola keuangan.
Inspektur Kabupaten Madiun, Joko Lelono, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan indikator kepatuhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Capaian ini menjadi tolak ukur kepatuhan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan hasil pemeriksaan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan,” kata Joko Lelono, Rabu (3/6/2026).
Atas prestasi tersebut, Joko menyampaikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Madiun yang telah berperan aktif dan patuh dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.
“Atas kepatuhan melaksanakan rekomendasi BPK itu saya sampaikan apresiasi kepada seluruh OPD sehingga kita berada di urutan nomor satu se-Jawa Timur dengan angka tindak lanjut mencapai 99,42 persen,” tambahnya.
Menurutnya, capaian tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui berbagai langkah perbaikan. Hal itu penting untuk meminimalkan temuan berulang dalam pemeriksaan BPK pada tahun-tahun mendatang.
Lebih lanjut, Joko mengungkapkan bahwa Inspektorat Kabupaten Madiun saat ini tengah melakukan pembenahan pada sektor pengadaan barang dan jasa yang selama ini menjadi salah satu bidang yang kerap menjadi temuan dalam pemeriksaan.
Keberhasilan meraih opini WTP ke-13 secara berturut-turut sekaligus menjadi kabupaten tercepat dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK di Jawa Timur semakin menegaskan komitmen Pemkab Madiun dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah yang dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Dengan raihan 13 kali WTP berturut-turut ini, Pemerintah Kabupaten Madiun mensejajarkan diri dengan beberapa daerah di Indonesia yang memiliki tata kelola keuangan terbaik dan konsisten, sekaligus menjadi pemacu semangat untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang bersih dari korupsi.
COMMENTS