Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah, OJK Kediri Gandeng Insan Pers Melalui Financial Journalist Class

Madiun -- Otoritas Jasa Keuangan Kediri terus menggenjot tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di wilayah kerjanya denga...

Madiun -- Otoritas Jasa Keuangan Kediri terus menggenjot tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di wilayah kerjanya dengan merangkul insan pers sebagai mitra strategis penyebaran edukasi kepada publik.

Langkah ini diwujudkan melalui agenda Financial Journalist Class Sesi 2 yang diinisiasi oleh Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Komisariat Kediri dan Madiun di BSI KCP Kediri Bandar, Kamis (27/8/2026). Mengusung tema “Menguatkan Ekosistem Syariah: Peran OJK dan FKIJK dalam Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah”, acara ini diikuti puluhan jurnalis dari kawasan Kediri dan Madiun Raya.

Dalam forum tersebut, para jurnalis dibekali pemahaman mendalam terkait pemetaan industri jasa keuangan syariah, cakupan perbankan syariah, BPRS, hingga perusahaan pembiayaan syariah. Selain itu, dipaparkan pula capaian Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026.

Kepala OJK Kediri sekaligus Pembina FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun, Ismirani Saputri, menggarisbawahi pentingnya peran media sebagai jembatan edukasi bagi warga.

“Tentunya saya meminta teman-teman wartawan semuanya yang sudah paham tentang produk-produk syariah membantu meliterasi kepada masyarakat,” kata Ismirani, Kamis (27/8/2026).

Berdasarkan data SNLIK 2026, indeks literasi keuangan syariah tingkat nasional tercatat 43,07 persen dengan tingkat inklusi sebesar 13,24 persen. Angka tersebut masih tertinggal jika dibandingkan dengan indeks literasi keuangan nasional yang mencapai 69,57 persen serta inklusi nasional sebesar 93,61 persen.

Kondisi serupa turut membayang-bayangi Jawa Timur. Indeks literasi keuangan syariah di Jawa Timur berada di level 43,41 persen (literasi komposit 72,07 persen), sedangkan inklusi keuangan syariah baru menembus 12,64 persen (inklusi komposit 91,86 persen).

Ismirani menilai celah ketimpangan data ini menjadi ruang tumbuh yang sangat potensial untuk mengoptimalkan layanan jasa keuangan berbasis syariah.

“Harapan kami kepada teman-teman media untuk membantu peningkatan literasi masyarakat, yang harapannya adalah meningkatnya inklusi keuangan syariah,” ujar Ismirani.

Dari aspek peta industri di wilayah OJK Kediri, keberadaan lembaga konvensional masih mendominasi. Dari total 65 bank umum, baru terdapat 8 Bank Umum Syariah. Pada sektor BPR, terdapat 9 BPRS dari 62 lembaga. Sementara di sektor keuangan mikro, terdapat 4 LKMS dari 17 lembaga.

“Data hasil SNLIK dan sebaran kantor LJK memperlihatkan bahwa porsi lembaga keuangan syariah memang masih lebih kecil dibandingkan konvensional atau nonsyariah. Namun, kondisi tersebut sekaligus menjadi peluang untuk memperluas akses, meningkatkan literasi, dan memperkuat ekosistem keuangan syariah,” jelasnya.

OJK Kediri sendiri konsisten menggulirkan program edukasi ramah pelajar melalui School of Syariah untuk menanamkan pemahaman prinsip keuangan syariah sejak dini.

Pada sesi materi praktis, Area Manager BSI Area Kediri, Angga Wahyuda Prawiroso, mengulas seputar fasilitas pendaftaran dan pelunasan haji serta terobosan Bank Bullion lewat produk Tabungan Emas, Cicil Emas, dan Gadai Emas.

Hingga Juli 2026, BSI Kediri membukukan lonjakan nasabah baru (NoA) sebesar 15,03 persen YoY, Dana Haji tumbuh 16,73 persen YoY, serta performa Tabungan Emas yang melonjak pesat hingga 1.175,30 persen YoY dari sisi NoA dan naik 152,37 persen YoY dari sisi volume gramasi.

Di ranah pembiayaan, Regional Manager PT Adira Multi Finance Tbk Area Jatim, Ahmad Syauqi, memaparkan portofolio Unit Usaha Syariah Adira yang mencakup pembiayaan kendaraan, multiguna, hingga paket ibadah. Hingga akhir 2025, pembiayaan baru syariah Adira mampu mengucur Rp9,8 triliun atau setara 23 persen dari total penyaluran pembiayaan perusahaan.

Sementara itu, Direktur Utama PT BPRS Tunas Artha Jaya Abadi, Triyas Nurzain, menyoroti peran BPRS dalam menyokong UMKM melalui akad murabahah dan musyarakah bagi pedagang serta petani lokal. Per Juni 2026, outstanding pembiayaan BPRS tersebut menyentuh Rp56 miliar, di mana Rp27 miliar disalurkan untuk modal kerja.

Melalui sinergi erat antara OJK, industri keuangan syariah, dan media massa, diharapkan penyampaian edukasi keuangan syariah kepada publik dapat tersaji secara akurat, objektif, dan mendorong pertumbuhan inklusi ekonomi syariah secara berkelanjutan.