Madiun -- DPRD Kota Madiun menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA...
Madiun -- DPRD Kota Madiun menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 di gedung Paripurna, Selasa (22/07/2025).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun, Drs. Sutardi didamping Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. H. Armaya dan Wakil Ketua II DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd dan dihadiri oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi, Wakil Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun dan Sekda Kota Madiun, Forkopimda, Kepala OPD, Camat serta undangan lainnya.
Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. H. Armaya mengatakan DPRD Kota Madiun melalui Badan Anggaran telah melakukan pembahasan-pembahasan secara intensif dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota Madiun.
“Sebagai tindak lanjut Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 yang telah diusulkan oleh Wali Kota Madiun, DPRD dalam hal ini Badan Anggaran telah melakukan pembahasan-pembahasan yang intensif dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota Madiun,” jelasnya.
Pembahasan KUA PPAS tujuannya menurut Armaya agar tidak melenceng dari RPMJD dan RKPD kepala daerah dan program-progam itu harus juga tercantum dalam KUA PPAS.
Sementara itu Wali Kota Madiun, Dr. Maidi mengatakan tahun 2026 harus lebih baik dari pada 2025. Artinya tahun 2025 ini Kota Madiun untuk pertumbuhan ekonomi mendapatkan rangking kedua se-Jatim dan nanti tahun 2026 harus bisa masuk ranking satu. Angka kemiskinan hilang di Kota Madiun.
“Indeks pembangunan dari urutan 3 tahun depan harus nomer 1, angka kemiskinan sudah turun, nanti harus turun lagi. Demikian halnya kemiskinan ekstrim hilang di Kota Madiun. Kalau stunting masih ada. Insya’ Allah nati tahun 2026 akan turun 50 persen dari target-target itu,” ungkap Wali Kota.
Wali Kota menargetkan koperasi merah putih dan makan bergizi gratis (MBG) akan segera dibuka di bulan Juli akhir yang kemudian disusul dengan sekolah rakyat di tahun 2026. Pelaksanaannya akan segera direalisasikan agar bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Madiun.
Wali Kota menambahkan program dan kegiatan Pemkot Madiun 2025 masih fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya, pengentasan kawasan kumuh, penanganan Stunting, dan menanggulangi kemiskinan serta pengangguran.
Dr Maidi berharap sinergi antara Pemkot Madiun dan legislatif tetap terjaga. Sehingga, dapat menghasilkan program yang benar-benar tepat sasaran terhadap kebutuhan masyarakat.
"Saat ini saya memang tidak grasa-grusu tapi sekali tancap gas akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat", pungkasnya.
COMMENTS