Plt Wali Kota Madiun Jawab Pemandangan Umum Fraksi di DPRD Terkait Perubahan RAPBD 2026

Suasana Rapat Paripurna Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 Madiun -- Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun ...

Suasana Rapat Paripurna Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026

Madiun -- Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 terus berjalan dan segera memasuki tahap akhir. Hal itu disampaikan Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun, Senin (31/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Plt Wali Kota Madiun menjelaskan sejumlah masukan fraksi terkait perubahan anggaran. Pembahasan mencakup bantuan sosial (bansos), Belanja Tidak Terduga (BTT), pembangunan infrastruktur, hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait bansos, Plt Wali Kota Madiun menjelaskan adanya pergeseran anggaran untuk menyesuaikan kebijakan Pemerintah Pusat. Pergeseran tersebut tidak mengurangi target bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun saat memberikan keterangan kepada wartawan 

“Kalau bansos itu tidak ada yang berkurang, hanya pergeseran karena kebijakan dari Pemerintah Pusat. Tetapi ini digeser untuk pemberian ke masyarakat, sehingga secara target itu tidak ada yang berubah sebenarnya,” jelasnya.

Selanjutnya, pembahasan tentang BTT, Pemkot Madiun menyiapkan ruang anggaran untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak atau darurat. Salah satunya melalui SiLPA yang belum digunakan dan dapat ditempatkan pada pos BTT.

Plt Wali Kota Madiun menyebut penggunaan BTT masih dapat menyesuaikan kebutuhan. Karena itu, pembahasannya akan terus dilakukan bersama DPRD hingga proses perubahan APBD usai.

Sementara itu, pada belanja pembangunan, penyesuaian anggaran dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan infrastruktur, terutama jalan dan irigasi. Program tersebut juga melihat hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Di sisi lain, Pemkot Madiun terus berupaya meningkatkan PAD. Saat ini, PAD Kota Madiun hampir mencapai Rp300 miliar. Pendapatan daerah juga masih mendapat dukungan dari dana transfer Pemerintah Pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD).

Menurut Plt Wali Kota Madiun, peningkatan PAD tetap menjadi perhatian agar pendapatan daerah semakin kuat. Namun, dana transfer dari Pemerintah Pusat masih menjadi bagian dari sistem pendanaan daerah.

Dengan penyampaian jawaban tersebut, pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya terus berproses bersama DPRD Kota Madiun sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Pembahasan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (31/8/2026) malam.

Sementara itu wakil ketua I DPRD kota Madiun Drs istono, M.Pd selaku pimpinan rapat paripurna kepada awak media usai Paripurna menyatakan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD kota Madiun tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah papbd Tahun Anggaran 2026 sedikitnya ada 75 pertanyaan yang semuanya telah dijawab oleh Plt Walikota Madiun, meski demikian tentu tidak sebatas itu saja kemarin saat RDP juga ditanyakan dan telah dijawab oleh Plt Walikota Madiun.

“Ini merupakan tanggung jawab kritis dari teman-teman DPRD manifestasi dari tanggung jawabnya untuk mengawal sekaligus mencermati program-program yang dicanangkan atau dipersiapkan oleh eksekutif di penghujung tahun 2026 di perubahan mudah-mudahan semuanya clear dan malam nanti sudah keputusan akhir, tentu Saya berharap teman-teman anggota DPRD ada saran dan pertanyaan telah disampaikan oleh teman-teman fraksi-fraksi pemandangan umum”, ungkap Istono